Selamat Datang REMA!

Hidup Mahasiswa!

REMA! Ya, itulah bentuk pemerintahan yang sekarang digunakan pada pemerintahan mahasiswa politeknik telkom. rema a.k.a Republik Mahasiswa merupakan metamorfosa dari bentuk pemerintahan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) yang dulunya dipakai. perubahan bentuk pemerintahan ini bukan tanpa alasan. berkaca pada (lebih/kurang) 3 tahun terakhir, bentuk pemerintahan KBM yang diadopsi dari pemerintahan mahasiswa ITT tidaklah terlalu relevan untuk pemerintahan mahasiswa politeknik telkom. dalam 3 tahun terakhir, muncul polemik mengenai kejelasan posisi struktural dan fungsional antar lembaga (dpm, bem, himpunan, dan lk/ukm). selain itu, adanya deligitimasi dari beberapa himpunan dan ukm terhadap dpm dan bem memicu pelemahan kewenangan dpm dan bem serta instabilitas pemerintahan mahasiswa.

dpm pada prinsipnya berhak untuk menyelesaikan polemik tersebut namun adanya benturan antara landasan yuridis kbm dan landasan yuridis himpunan/ukm menimbulkan ketidakselarasan referensi dalam penyelesaian polemik ini. dpm bersikeras menggunakan landasan yuridis kbm, di lain pihak himpunan bersikeras menggunakan landasan yuridis mereka. itulah contoh polemik yang “ditimbulkan” salah satunya oleh sistem kbm.

dalam landasan yuridis rema pun sebenarnya tidak secara eksplisit menjawab polemik yang ada, dan ke depannya dikhawatirkan polemik seperti ini akan muncul kembali. tapi ekspektasi dengan adanya rema ialah pemerintahan mahasiswa kita akan secara langsung bercermin pada pemerintahan republik indonesia, yang memiliki pemerintah pusat dan pemerintahan tingkat daerah serta memiliki landasan yuridis “induk” yaitu UUD 1945. pemerintahan pusat di pemerintahan mahasiswa dipegang oleh bem, dan pemerintahan tingkat daerah dipegang oleh himpunan. landasan yuridis “induk” yang dipakai adalah AD/ART Rema Politel. implikasinya, bem akan memiliki wewenang secara proprosional terhadap himpunan dalam menjalankan pemerintahan mahasiswa. sementara itu, ukm dan lk berperan sebagai partai politik yang nantinya akan memiliki delegasi untuk duduk di parlemen. sedangkan dpm jelas berperan sebagai lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif yang secara penuh menjalankan tugas legislasi, pengawasan, anggaran, dan juga “mengadili”.

itulah pesan utama dari adanya rema, kejelasan posisi struktural dan fungsional antar lembaga serta legitimasi wewenang dpm dan bem sehingga seluruh lembaga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar! adanya legitimasi kewenangan dpm dan bem dalam sistem rema pun tidak dimaksudkan untuk menciptakan otoritarianisme kekuasan tetapi untuk menciptakan stabilitas dan tata-kelola pemerintahan mahasiswa yang lebih baik.

selamat datang REMA!

Hidup Mahasiswa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s